Rasa Putus Asa yang Belum Mengenal Bahasa

KITA menapaki abad ke-21. Zaman modern. Genap dengan ihwal-ihwal yang gampang terjadi. Bahkan sejumlah hal dapat dijangkau dengan sentuhan.

Namun apakah kita sekarang ini, kita sudah benar-benar menggunakan pikiran dan akal sehat, sebagaimana kebutuhan abad ke-21?

Tentu bukan perkara mudah, untuk meringkas. Apalagi atas 280-an juta jiwa, sekaliber Indonesia. Namun jika kita tilik dari atas, jawabannya adalah; tidak. Sama sekali belum.

Kita seperti sedang dikembalikan kepada sebuah era, di mana berburu dan meramu menjadi cara hidup. Di abad ini, praktis laku tersebut tidak terjadi secara konvensional. Tapi terbumbui dengan bunga-bunga kemajuan zaman.

Pemerintah—ini hari—masih kurang belajar dari sejarah. Bagaimana sebuah negara seyogianya maju dari tambang-tambang kreativitas. Bukan oleh tambang ekstraktif, apalagi pembabatan hutan. Termasuk pajak!

Peristiwa pelik yang belakangan terjadi, tak patut hanya dipandang hanya sebagai bencana alam. Pemerintah sebagai pencetus kebijakan seyogianya terketuk, apalagi masyarakat. Jika apa yang kerap dibahasakan sebagai bencana alam, jangan-jangan ialah bagian dari rencana alam. Menyeimbangkan diri, pemulihan. Siklus alami, dampak atas apa yang telah diperbuat manusia.

Belum selesai masa tangap darurat tersebut, ini kali, kemanusiaan kita kembali diiris. Oleh sebuah kabar yang tak kalah pelik. 

Pada Kamis (29/1/2026) siang, seorang anak yang masih duduk di bangku SD di Kabupaten Ngada, NTT ditemukan tewas. Diduga gantung diri. Tak hanya berhenti sampai di situ, di dekat lokasi ia ditemukan juga terdapat sepucuk surat buat Sang Ibu.

Usut punya usut, sebelum kejadian, korban sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena. Namun, permohonan itu tidak dikabulkan karena Ibunya tidak punya uang.

YBS (10) merupakan siswa kelas IV di salah satu sekolah di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Berasal dari keluarga yang tak berada. Ayahnya pun telah meninggal sejak ia masih di dalam kandungan.

Oleh Ibunya, ia dititipkan—tinggal bersama Sang Nenek yang berusia 80 tahun.

YBS, ditemukan tewas diduga gantung diri. Korban tergantung dengan seutas tali di dahan pohon cengkeh. Tak jauh dari pondok tempatnya tinggal bersama Sang Nenek.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tulisan dalam surat yang ditemukan, ada kecocokan tulisan tangan. Surat itu, bunyinya;

KERTAS TII MAMA RETI

MAMA GALO ZEE

MAMA MOLO JA'O

GALO MATA MAE RITA EE MAMA

MAMA JAO GALO MATA

MAE WOE RITA NE'E GAE NGAO EE

MOLO MAMA

Artinya;      

SURAT BUAT MAMA RETI

MAMA SAYA PERGI DULU

MAMA RELAKAN SAYA PERGI (MENINGGAL)

JANGAN MENANGIS YA MAMA

MAMA SAYA PERGI (MENINGGAL)

TIDAK PERLU MAMA MENANGIS DAN 

MENCARI ATAU MERINDUKAN SAYA

SELAMAT TINGGAL MAMA

Berdasarkan pemberitaan yang dimuat oleh Harian Kompas, menurut keterangan tetangga korban, YBS adalah anak yang periang. Terbiasa bermain. Dia, juga anak yang cerdas.

Membaca berita tersebut cukup menguras tenaga dan jiwa. Bagaimana mungkin, anak kecil sampai berpikir untuk bunuh diri. Sekalipun keputusan tersebut merupakan spontanitas ataupun pikiran matang.

Namun yang jelas, benar bahwa, kasus ini tak ubahnya menjadi sebuah "Rasa Putus Asa yang Belum Mengenal Bahasa."

Mari kita ingat, jarak antara Kabupaten Ngada dengan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia mencapai lebih dari 2000 kilometer. 

Kejadian ini tak patut dipandang sebagai satu kasus minor belaka. Melainkan sebuah tamparan keras. Kebijakan masih timpang, alih-alih menjawab, malahan belum benar-benar menyentuh persoalan di tingkat akar rumput.   

Kasus lain, pada 2025 lalu, saat DBD merebak, ada satu warga Karimunjawa yang meninggal di atas kapal—dalam perjalanan saat dirujuk ke RSUD yang berada di darat. Usianya masih muda, tengah duduk di bangku sederajat SMA. 

Kala itu, kapal off, sehingga mendiang mulanya menggunakan kapal milik warga (baca: nelayan) setempat, untuk pergi ke darat. Dengan kapal seperti ini, perjalanan laut bisa memakan waktu hingga 5 jam, bahkan bisa lebih tergantung kondisi ombak.

Ya, kita acapkali lupa bahwa ini sudah menginjak abad ke-21. Tapi pola pikir yang acapkali dihadirkan masih saja, praktis cara hidup seakan-akan masih seperti manusia di era berburu dan meramu. 

Yang terpatri dalam pikiran, pragmatik, hanya soal makan. Seolah-olah, hidup untuk makan bukan makan untuk hidup. Untuk berkarya dan bekerja.

Ada setidaknya, dua jenis kematian. Ia datang menjemput atau ia yang dijemput.

Psikolog Klinis dari Semarang Probowatie Tjondronegoro pernah menyebut, fenomena bunuh diri bukanlah faktor tunggal. Melainkan sebuah benang merah dan faktor parsial yang memiliki hubungan penguat.  

Ia juga menyebut fenomena copycat suicide atau bunuh diri, akibat meniru orang lain. Hal ini menurutnya, sering menjadi perhatian para psikolog.

Termasuk peringatan akan bahaya penularan perilaku ini. Terutama di kalangan anak muda dan setelah paparan berita atau media sosial. 

Dewasa kini, copycat suicide menjadi perilaku bunuh diri yang menular, di mana seseorang meniru tindakan bunuh diri setelah mengetahui adanya kasus serupa.

Apa yang menjadi faktor parsial tersebut? Di antaranya ialah lingkungan. Serta kebijakan yang timpang. Apalagi di zaman modern ini, kemiskinan ada karena persoalan struktural. Pembodohan yang terpelihara. 

Sebagai contoh, dari total anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp 769,1 triliun, sebanyak Rp 223 triliun dipangkas untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Bukankan ini menciderai amanat dan cita-cita luhur, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa?

Pemerintah Indonesia, menetapkan total anggaran untuk program MBG pada tahun 2026 sebesar Rp 335 triliun. Meroket tajam dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 71 triliun (terserap Rp 51 triliun).

Anggaran ini dialokasikan untuk menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sedangkan populasi secara menyeluruh WNI menembus hingga 280 juta jiwa.  

Dari besaran anggaran untuk program MBG di Indonesia, secara teknis digelontor Rp 855 miliar hingga Rp 1,2 triliun per hari. 

Jamak yang menilai, anggaran Rp 335 triliun itu sangat masif. Sebagai gambaran, berikut adalah apa yang bisa dibangun jika dana tersebut dialihkan ke proyek infrastruktur lain:

Jalan Tol. Bisa dibangun sekitar 1.100 km hingga 2.300 km jalan tol baru. 

Sebagai perbandingan, biaya rata-rata pembangunan tol adalah Rp 140 miliar–Rp 300 miliar per kilometer (km).

Anggaran ini cukup untuk menyambung kembali seluruh Trans-Jawa dari Merak ke Banyuwangi sebanyak dua kali.

Bandara Internasional. Jika satu bandara besar sekelas Bandara Kertajati butuh sekitar Rp 2,6 triliun, maka anggaran ini bisa membangun sekitar 128 bandara internasional baru di seluruh Indonesia.

Rumah Sakit. Estimasi pembangunan rumah sakit tipe A (RS Rujukan Nasional/Provinsi), dengan biaya sekitar Rp 1 triliun per unit. Anggaran ini bisa membangun 335 Rumah Sakit Tipe A yang sangat canggih di setiap provinsi.

RS Tipe B/C (RSUD Kabupaten/Kota). Dengan biaya sekitar Rp 150 miliar – Rp 312,5 miliar per unit. Dana MBG selama setahun, bisa membangun lebih dari 1.000 hingga 2.200 unit RSUD baru. Ini cukup untuk menyediakan 2-4 rumah sakit baru di setiap kabupaten/kota di Indonesia. 

Sekolah. Anggaran ini bisa digunakan untuk merenovasi atau membangun baru, lebih dari 300.000 gedung sekolah dasar yang rusak di seluruh penjuru negeri. 

Pemerintah sempat merencanakan model "Sekolah Rakyat" dengan standar bangunan yang sangat tinggi:

Sekolah Rakyat Modern, dengan estimasi biaya Rp 100 miliar – Rp 200 miliar per sekolah. Anggaran ini bisa membangun sekitar 1.675 hingga 3.350 sekolah baru dengan fasilitas lengkap (laboratorium, lapangan olahraga, maupun sarana pelengkap lainnya).

Gedung Sekolah Dasar/Menengah Standar; jika menggunakan biaya pembangunan gedung sekolah standar yang lebih efisien. Besaran dana ini bisa membangun hingga 300.000 gedung sekolah baru di seluruh pelosok negeri.

Renovasi Masif. Sebagai perbandingan, pemerintah hanya butuh Rp 17,15 triliun untuk merenovasi 10.400 sekolah.    

Dengan Rp 335 triliun, dapat dilakukan renovasi seluruh sekolah yang rusak di Indonesia berkali-kali lipat. 

Singkatnya, anggaran satu tahun program ini setara dengan membangun jaringan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Yang bisa bertahan untuk puluhan tahun ke depan.

MBG, hemat kata, tampak sebagai program dengan ambisi politik. MBG itu program yang baik, waktunya saja yang tidak tepat. Ada banyak hal yang justru penting untuk dipikirkan serta ditangani terlebih dahulu.

Sekalipun pemerintah berusaha mengoptimalkan pajak, besarnya angka Rp 335 triliun memastikan bahwa sebagian dari piring makan tersebut, dibiayai oleh utang negara yang harus dibayar di masa depan.

Hingga awal Februari 2026, posisi utang pemerintah Indonesia terus bergerak naik, seiring dengan kebutuhan pembiayaan program-program strategis.

Diketahui, total utang pemerintah, berada di kisaran Rp 9.408 triliun hingga Rp9.800 triliun (per posisi akhir 2025/Januari 2026). Angka ini diproyeksikan akan menembus Rp 10.360 triliun pada akhir tahun 2026.

Rasio Utang terhadap PDB, tercatat sekitar 40,30%. Meskipun masih di bawah batas aman hukum (60% PDB). Namun rasio ini mulai mendekati ambang batas psikologis 40%, memicu kekhawatiran mengenai tekanan fiskal. 

Penarikan Utang Baru 2026. Melalui UU Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah berencana menarik utang baru sebesar Rp 832,2 triliun pada tahun ini untuk menutup defisit APBN, termasuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Beban Bunga Utang. Alokasi pembayaran bunga utang pada tahun 2026 membengkak menjadi Rp 599,4 triliun, yang mencakup sekitar 19% dari total belanja pemerintah pusat.

Utang Jatuh Tempo. Pemerintah juga harus menghadapi utang jatuh tempo lebih dari Rp 800 triliun pada tahun 2026. 

Secara keseluruhan, meskipun Kementerian Keuangan menyatakan posisi ini masih terkendali, para ekonom mengingatkan adanya risiko fiskal yang berat karena beban cicilan dan bunga yang terus meningkat. 

Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan. Tiga hal ini bisa digaris bawahi. Apakah pemerintah sudah menghadirkannya? 

Bisa saja, seandainya angka 335 itu dibuat untuk beli martabak. Jika asumsinya seharga Rp 50 ribu per porsi, apabila penduduk Indonesia 280 jiwa, dari anak-anak hingga orang tua akan kebagian 24 porsi. Karena Rp 335 triliun dapat digunakan untuk membeli 6,7 miliar martabak.

Kalau satu kotak martabak tingginya 5 cm, jika 6,7 miliar kotak itu ditumpuk ke atas, tingginya mencapai 335.000 km. 

Itu hampir sampai ke Bulan (jarak Bumi ke Bulan sekitar 384.400 km). Pesta martabak hingga zaman modern kembali purba. Ya, kalau satu orang makan satu martabak sendirian setiap hari, dibutuhkan waktu sekitar 18,3 juta tahun untuk menghabiskan semuanya.

Tapi ini bukan soal martabak. Ini adalah soal ketimpangan sosial dan ekonomi yang tak tersentuh. Atau belum, tepatnya.

200 tahun lalu, di saat sebelum Perang Jawa meletus, pajak diterapkan begitu masif. Bahkan pajak ternak pun juga diberlakukan. Untuk apa pajak ini ada? Di antaranya ialah untuk membiayai pesta-pesta kerajaan.     

Ini hari, setiap hati para insan pendidikan terkoyak. Membaca berita seorang anak 10 tahun, yang diduga mengakhiri hidup. Ia menyampaikan bahasa paling jujur, tanpa tedeng aling-aling. Ia telah membunuh mimpinya, untuk cerdas, untuk berguna—dengan memadamkan jiwanya sendiri.

Peristiwa ini bukanlah satu kasus kecil. Tapi jua bagian dari dampak, kebijakan politik dan solidaritas sosial. Konsensus dalam suatu tatanan masyarakat.

Lalu apa yang mesti diperbuat? Kita semua tahu apa yang harus dilakukan hari ini, besok, dan pada 2029 nanti.

Jaga diri baik-baik. 

Tabik..